Kategori: News
-
Abdullah: Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung Harus Dikenakan Pasal Berlapis
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera menangkap dan memproses hukum pelaku dugaan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, pelaku harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya melalui proses hukum yang tegas. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah terungkap korban berinisial YTR diduga mengalami penyekapan dan berbagai bentuk kekerasan…
-
Jangan Hanya Geledah Kantor, KPK Harus Periksa Seluruh Pejabat Imigrasi Ngurah Rai Bali
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Denpasar, Bali, pada Jumat (19/6/2026). Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim dan kawan-kawan. Merespons hal ini, Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…
-
Ateng Sutisna Desak Perlu Perkuat Pembinaan Demi Warga Binaan Siap Kembali ke Masyarakat
Keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya dilihat dari aspek pengamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan proses pembinaan yang mampu membentuk warga binaan menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan siap kembali ke tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX Fraksi PKS Ateng Sutisna saat melakukan…
-
Fauzi Amro: PMN Rp6,68 Triliun untuk SMF Efektif Perluas Akses Pekerja Informal Terhadap KPR FLPP
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terbukti efektif memperluas akses Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal. Penilaian tersebut disampaikannya saat memimpin…
-
Rieke Diah Pitaloka: Jaga Mutu Kedokteran, Jangan Korbankan HAM Dokter Muda
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah…
-
Muslim Ayub Ingatkan Efisiensi Anggaran Tanggapi Proyek Fisik MPR dan DPD
Komisi XIII DPR meminta Plt. Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI dan Sekjen DPD RI untuk menunda anggaran renovasi gedung yang dinilai belum mendesak. Sebab, uang negara saat ini harus dialihkan untuk efisiensi dan program-program lain yang jauh lebih penting. Turut menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menekankan bahwa sejak awal komisinya sudah berkomitmen…
-
Maruli Siahaan: Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur
Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. “Kalau kita bandingkan dengan realisasi program yang tahun 2026, masih sangat jauh untuk…
-
Azis Subekti Dukung Penambahan Anggaran KPU-Bawaslu Guna Pengembangan E-Voting
Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pagu indikatif yang telah diberikan sekaligus membuka ruang pengembangan sistem Pemilu…
-
Sadiq Pasadigoe Minta BPIP Jangan Lembek Bumikan Nilai Pancasila
Anggota Komisi XIII DPR RI, Sadiq Pasadigoe meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk tidak lembek dan lebih agresif (greget) dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. DPR RI menilai sosialisasi massal sangat penting untuk membentengi moral generasi muda dari berbagai penyelewengan. “Saya melihat dari greget yang dilakukan oleh BPIP masih jauh dari harapan. Contohnya…
-
Dorong Reformasi Pajak Digital dan Keadilan Pajak bagi Perusahaan Global
Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih progresif dengan menjangkau sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum tergarap secara optimal, termasuk ekonomi digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara sekaligus mewujudkan keadilan pajak di tengah semakin besarnya aktivitas ekonomi digital di Indonesia.…